[wpgmza id=”1″]
Jakarta, 9 Desember 2024 — Provinsi Bengkulu kembali mengukir prestasi membanggakan di tingkat nasional dengan meraih penghargaan “Capaian Tertinggi VI Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan Tahun 2024”. Penghargaan ini diberikan langsung oleh Menteri Kehutanan Republik Indonesia, Raja Juli Antoni, Ph.D., dalam acara resmi yang digelar di Jakarta sebagai bagian dari rangkaian evaluasi dan apresiasi terhadap kinerja pengelolaan hutan berbasis masyarakat di seluruh Indonesia.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Bengkulu, Safnizar, S.Hut, M.P., hadir secara langsung untuk menerima penghargaan tersebut. Dalam sambutannya, beliau menyampaikan bahwa pencapaian ini merupakan hasil nyata dari kerja kolektif antara pemerintah daerah, kelompok tani hutan (KTH), serta berbagai mitra pembangunan yang selama ini mendukung penguatan kapasitas dan akses ekonomi masyarakat sekitar hutan.
“Penghargaan ini adalah bukti bahwa pengelolaan hutan yang partisipatif dan berkelanjutan bukan hanya mungkin, tetapi juga mampu memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi masyarakat. Kami bangga atas dedikasi para petani hutan Bengkulu yang terus berinovasi dan menjaga kelestarian alam,” ujar Safnizar.
Penghargaan “Capaian Tertinggi VI” diberikan kepada provinsi yang berhasil menunjukkan peningkatan nilai transaksi ekonomi tertinggi dari hasil kegiatan kelompok tani hutan sepanjang tahun 2024. Bengkulu masuk dalam jajaran sepuluh provinsi terbaik nasional, berkat strategi penguatan kelembagaan KTH, diversifikasi produk hasil hutan bukan kayu (HHBK), serta pembukaan akses pasar yang lebih luas melalui pendekatan digital dan kemitraan.
Beberapa komoditas unggulan yang berkontribusi terhadap capaian ini antara lain:
• Madu hutan organik
• Kopi hutan dan rempah lokal
• Kerajinan tangan berbahan rotan dan bambu
• Produk olahan hasil hutan berbasis komunitas
DLHK Bengkulu terus berkomitmen untuk menjadikan hutan sebagai sumber kehidupan yang produktif dan berkelanjutan. Melalui program pendampingan intensif, pelatihan kewirausahaan hijau, dan fasilitasi akses pembiayaan, DLHK mendorong agar kelompok tani hutan tidak hanya menjadi penjaga ekosistem, tetapi juga pelaku ekonomi yang tangguh dan mandiri.
Langkah-langkah strategis yang telah dan akan terus dilakukan antara lain:
• Penguatan kelembagaan dan legalitas KTH
• Digitalisasi transaksi dan promosi produk HHBK
• Kolaborasi dengan sektor swasta dan lembaga donor
• Edukasi lingkungan dan regenerasi petani hutan muda
Keberhasilan ini menjadi momentum penting bagi Provinsi Bengkulu untuk memperkuat posisi sebagai pelopor pengelolaan hutan berbasis masyarakat di Indonesia. DLHK Bengkulu mengajak seluruh pemangku kepentingan—baik dari kalangan pemerintah, swasta, akademisi, maupun masyarakat sipil—untuk terus bersinergi dalam menjaga kelestarian hutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Kami percaya bahwa hutan bukan hanya warisan alam, tetapi juga ruang hidup yang harus dikelola dengan bijak, adil, dan berkelanjutan. Prestasi ini adalah langkah awal menuju transformasi kehutanan yang lebih inklusif dan berdampak,” tutup Safnizar.