Memperkuat peran masyarakat dan lembaga daerah dalam adaptasi perubahan iklim, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu bersama KKI Warsi menghimpun peran multipihak. Forum koordinasi lintas sektor dalam bentuk lokakarya “Sinergi Multipihak dalam Penguatan Hutan Secara Berkelanjutan Sebagai Upaya Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim di Provinsi Bengkulu”. Kegiatan ini menjadi
Dampak perubahan iklim kini semakin nyata dirasakan, terlihat dari meningkatnya frekuensi bencana alam seperti banjir dan longsor yang hampir setiap tahun melanda Bengkulu. Kondisi tersebut, menurutnya, menjadi pengingat bahwa hampir separuh wilayah Bengkulu merupakan kawasan hutan dengan ekosistem yang vital bagi kehidupan masyarakat.
Ia menekankan pentingnya pengelolaan hutan yang bijaksana agar menjadi sumber kemakmuran masyarakat. Denni juga mengutip arahan Presiden Republik Indonesia bahwa tanah yang tidak dikelola oleh pihak ketiga akan diambil kembali oleh negara, sementara lahan yang telah dikelola masyarakat harus terus dibina dengan baik.
Lebih lanjut, ia menyoroti potensi Bengkulu sebagai salah satu provinsi penghasil kopi terbesar di Indonesia. Meskipun sebagian besar perkebunan kopi masyarakat berada di dalam kawasan hutan — sekitar 80 persen — kondisi ini dipandang sebagai tantangan sekaligus peluang. Menurutnya, pengelolaan kopi tidak harus mengorbankan hutan, melainkan dapat menjadi bagian dari sistem kehutanan yang menjaga keseimbangan ekologi sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani.
“Bengkulu memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga kelestarian hutan sekaligus memaksimalkan potensi kopi sebagai komoditas unggulan daerah,” ujar Denni dalam sambutannya.
Sementara itu, Direktur Utama Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) hadir secara daring dan menyampaikan pentingnya melihat pengelolaan hutan tidak hanya dari sisi ekologis, tetapi juga sebagai peluang ekonomi bagi masyarakat dan daerah. Ia menegaskan bahwa menjaga hutan bukanlah beban keuangan, melainkan kesempatan untuk menciptakan nilai ekonomi baru yang berkontribusi pada pendapatan masyarakat dan penguatan ekonomi daerah.